Oligarki (Ὀλιγαρχία, Oligarkhía)
dalam bahasa Yunani berasal dari kata ὀλίγον óligon
(sedikit) dan ἄρχω arkho (memerintah); artinya adalah bentuk
pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh
kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan,
keluarga, atau militer. [Wikipedia]
Secara konseptual, istilah Oligarki telah lama dikenal dalam studi politik.
Dalam International Encyclopedia of Social Sciences, Oligarki didefinisikan
sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas
kecil”. Jeffrey A. Winters, menempatkan teori oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama, Oligarki
memiliki dasar kekuasaan—kekayaan material—yang sangat susah untuk dipecah dan
diseimbangkan. Kedua, Oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas
dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas.
Dengan demikian, suatu kekuasaan yang Oligarkis harus didasarkan pada bentuk
kekuasaan yang susah dipecahkan dan jangkauannya yang harus sistemik.
Winters yang merupakan Profesor di Northwestern University menjelaskan
bahwa teorisasi Oligarki dimulai dari adanya fakta bahwa ketidaksetaraan
material yang ekstrem menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula.
Meskipun dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik dimaknai
setara, akan tetapi kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan
kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik pada golongan tersebut.
Klaim ini didasarkan pada distribusi sumber daya material yang memiliki
pengaruh besar pada kekuasaan. Semakin tidak seimbang distribusi kekayaan
material, makin besar kekuasaan dan pengaruh orang kaya dalam motif dan tujuan
politiknya. Dengan demikian, kesenjangan dalam kekayaan menghasilkan kesenjangan
dalam kekuasaan dan pengaruh politik.
Masih menurut Winters, teori Oligarki harus menjelaskan
bagaimana kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan
masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya. Oleh karena itu, Winters
mendefinisikan Oligark sebagai “pelaku yang menguasai dan mengendalikan
konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan
atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya”. Winters
memperkenalkan konsep “pertahanan kekayaan” dengan memberikan definisi Oligarki
sebagai sebuah sistem yang merujuk pada “politik pertahanan kekayaan oleh
pelaku yang memiliki kekayaan material (Oligark)”. Sampai
di sini tidak ada perbedaan yang mendasar antara kapitalisme yang dikuasai oleh
pada banker, dan komunisme yang dikuasai oleh partai komunis.
Oligarki Merusak
Demokrasi
Politik oligarki menjadi salah satu salah satu dari banyak macam-macam
ideologi politik yang diterapkan di dunia. Sifat-sifat ideologi politik
oligarki adalah sistem politik dan kekuasaan di dalam pemerintahan dipegang
oleh kelompok atau golongan elite tertentu. Prinsip-prinsip ideologi politik
oligarki dapat dilihat dari penguasanya yang terdiri dari kaum bangsawan,
pemilik modal yang kaya raya, atau kelompok istimewa tertentu. Sistem politik
ini banyak diterapkan pada zaman dahulu ketika masih banyak negara menggunakan
bentuk negara monarki atau kerajaan.
Politik oligarki dianggap sebagai salah satu sistem politik yang tidak
cocok dengan politik demokrasi. Politik oligarki yang dikuasai oleh elite tertentu
sulit untuk mengakomodir suara rakyat. Peran partai politik dalam pemilu bukan
untuk menampung suara dan pendapat rakyat, tapi memenuhi keinginan pemimpin
atau elite pemilik partai politik. Syarat pembentukan partai politik juga
menjadi terabaikan karena sudah dikontrol oleh elite yang berkuasa.
Oligarki di Dunia
Politik oligarki dapat dilihat di negara-negara yang menganut sistem komunis.
Contoh negara komunis yang menganut politik oligarki adalah China, Uni
Sovyet dan Korea Utara. Di
negara-negara tersebut politik dikuasai oleh partai komunis saja.
Contoh politik oligarki juga dapat anda lihat di Afrika Selatan sebelum
tahun 1994. Politik aperteid menjadikan Afrika Selatan hanya dikuasai oleh
elite berkulit putih. Fungsi dan tujuan ideologi politik aperteid hanya memihak
kepada penguasa dan golongan kulit putih. Masyarakat asli Afrika Selatan yang
berkulit hitam menjadi sangat tertindas di negaranya. Rusia
sebelum era Federasi pun pernah dikuasai Oligark. Para pemimpin Sovyet memegang
kendali penuh pemerintahan Rusia dengan memaksakan kehendak. Para pemimpin
Sovyet berlaku seolah seperti Bangsawan Tsar dan para Boyar. Saat rezim Stalin, hanya anggota Partai Komunis yang mendukung
birokratisasi Stalin saja dapat memegang jabatan pemerintahan, sisanya
disingkirkan atau dibunuh dengan kejam.
Penindasan dan oligarki politik di Afrika Selatan dan Rusia sekarang sudah
berakhir. Akan tetapi wabah politik Oligarki ini masih tetap menjadi pandemi. Di
Korea Utara, kita masih bisa melihat politik oligarki. Di Korea Utara politik
hanya dikuasai oleh keluarga Kim selama bertahun-tahun. Kini pimpinan negara,
politik, dan pemerintahan dipimpin oleh Kim Jong Un yang meneruskan kekuasaan
dari ayahnya. Sebagai presiden Korea Utara ia sangat berkuasa. Tidak ada rakyat
dan pegawai pemerintahan di Korea Utara yang berani menentang perintahnya.
Kepemimpinannya menjadi sangat otoriter dengan penerapan politik oligarki ini.
Oligarki di Indonesia?
KOMENTAR