Menyatukan Visi Politik Umat

 Tahun politik semakin memanas. Pilpres telah memosisikan umat menjadi 2 kubu yang saling bertentangan secara diametral. Narasi tentang perang total dan perang badar pun sempat mencuat. Organisasi Islam dan para tokohnya kembali diuji dengan pilihan politik praktis yang strategis. Masing-masing berusaha mengamankan gerbong, kepentingan dan asetnya. Perhitungan taktis dan siasat koalisi membuat para aktivis dan mubalig lupa akan visi dan lalai dengan agenda utama mereka: dakwah persatuan dan pencerahan. Lalu bagaimana menyikapi keadaan seperti ini? Akan menjadi apolitis bisa menjadi alternatif?

Allah berfirman, "Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah (kitabullah) dan jangan berpecah belah." (QS Ali Imran [3]: 103). Seruan dan tuntunan risalah ini merupakan petunjuk yang terang benderang tentang kewajiban komitmen dan kokoh dalam memegang prinsip keagamaan, dan mengajak manusia bersatu diatasnya. Bersatu diatas landasan agama merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat syar’i-taklifi (hukum agama), melainkan tuntutan yang sifatnya kawniy-taqdiri (hukum alam; sosial budaya).

Apabila semua orang berpegang teguh pada tali Allah, potensi pecah-belah itu kecil sekali. Pintu perpecahan bisa ditutup rapat. Akan tetapi, yang terjadi sekarang adalah perbedaan cara pandang dan sikap yang saling bertentangan, hingga berpotensi sangat tinggi untuk membawa pada perpecahan dan konflik horizontal.

Perbedaan Cara Pandang

Tidak ada yang memungkiri bahwa setiap muslim wajib untuk berdakwah. Dakwah merupakan sarana kaum muslimin untuk senantiasa meraih kebaikan dan menjadi sebaik-baik umat. Dalam berdakwah, kaum muslimin diperintahkan untuk selalu bersatu membangun kerja sama dan menghindari segala bentuk perpecahan.

Namun dalam tataran praktisnya, menyatukan umat dalam satu wadah agar searah dalam langkah, bukan sesuatu yang mudah. Masing-masing kelompok memiliki pandangan yang berbeda-beda ketika menentukan prioritas amal, yang terkadang nampak berbenturan.

Sudah maklum didapati masing-masing kelompok umat Islam memiliki prioritas sendiri dalam berdakwah. Sebagian mereka ada yang mengedepankan reformasi pendidikan, sebagian yang lain ada yang berorientasi menyebarkan opini membentuk khilafah, selain itu ada juga yang mengutamakan tabligh dan pembinaan spitual individu, kemudian ada juga yang memulai dari pemurnian akidah dan beragam pandangan lainnya.

Masing-masing memang punya cara sendiri-sendiri dengan kelompok dan jamaahnya. Namun perbedaan ini, bukan perbedaan yang bersifat prinsip (asas). Sehingga diharapkan para ulama dan tokoh dari masing-masing kelompok bisa mengarahkan dan memahamkan umatnya tentang hakikat perbedaan yang terjadi.

Para ulama diharapkan tetap bisa memberikan penjelasan tentang keadaan umat yang sebenarnya dan menerangkan visi keumatan dalam berpolitik dan bernegara. Sebab apabila pada diri umat ini terdapat gambaran yang sama. Kemudian umat Islam sudah seragam dalam memaknai ajaran-ajaran pokok Islam. Pada gilirannya ukhuwah Islamiyah dan persatuan dalam masyarakat Muslim itu akan terwujud dengan sendirinya.

Potensi Perpecahan

Perbedaan pandangan politik sering kali menjadi penyebab perpecahan. Dalam perjalanan sejarah, politik memang sering mencatat tentang konflik antar kepentingan, usaha berebut pengaruh, dan pengkhinatan dengan motif duniawi Andaikan umat Islam yang mengusung elite-elite Islam ini mempunyai visi yang sama, tentu persatuan akan mudah diraih. Kita harus lihat dulu, pemimpin umat Islam ini visinya apa? Contohnya saja yang sederhana, kita mencari pemimpin yang mempunyai keberpihakan kepada umat.

Saya kira, kalau itu yang menjadi visinya, mereka tidak akan pecah. Tapi, di antara elite ini yang masalahnya. Mungkin ada yang punya visi yang lain, seperti keduniawian. Akhirnya, inilah yang membuat pandangan dan arah politik menjadi berbeda pula.

Potensi perpecahan ini bisa menjadi semakin menjadi-jadi ketika berhadapan dengan politik adu domba (devide et impera) yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Siapakah musuh yang dimaksud? Mereka adalah kelompok zindiq (anti agama) dan atheis (anti tuhan) yang termanifestasikan dalam kekuatan kapitalis, pers, orgasasi sosial politik dan lemabaga swadaya masyarakat yang membenci syariat Islam dan berusaha menghalang-halangi umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya.

Visi Politik Umat

Maksud dari politik Islam adalah mengatur manusia dengan petunjuk syariat dan harus diterapkan secara komprehensif, bukan terbatas pada aspek keadilan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain upaya mengatur manusia dengan syariat adalah ilmu yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Pihak yang paling utama untuk memperhatikan masalah ini adalah para pemuka masyarakat, baik ulama maupun pemimpin. Hal terpenting yang patut dipahami adalah politik Islam bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, namun butuh cara dan seni dalam melaksanakannya.

Visi  politik Islam secara normatif memang sering dijelas sebagai hukum dan etika dalam mengurus persoalan umat. Akan tetapi dalam tataran praktis, visi politik harus memberikan gambaran tentang kondisi keragaman internal umat dan tantangan eksternal. Termasuk situasi konflik kepentingan yang boleh jadi akan mempengaruhi tindakan praktis. Tanpa memahami kondisi internal dan tantangan eksternal, umat akan kebingungan dalam menentukan sikap politik. Kebingungan ini akan membawa pada kesalahan ijtihad dan pilihan politik.

Visi politik memang harus diturunkan dalam rumusan strategi politik. Strategi ini harus disusun berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang tepat. Visi tanpa strategi ibarat mimpi indah yang hanya terjadi saat tidur. Lalu ketika terbangun baru sadar tentang buruknya keadaan yang ada. Oleh karena itu, umat Islam sudah semestinya memilik strategi politik yang dirancang dengan seksama.

Sebagai entitas politik dalam hidup bernegara, umat Islam harus memiliki roadmap dan garis haluan politik. Keduanya tidak boleh hanya berhenti pada tulisan diatas kertas, melainkan harus menjadi pandangan yang hidup dan menjadi opini umum yang berada ditengah-tengah umat. [mrh]