WAKAF TUNAI SOLUSI MASALAH PERMODALAN



Oleh: M. Reza Prima

(Peneliti Koneksi Indonesia)

Kata wakaf diambil dari asal kata waqofa – yaqifu – waqfan. Jika disebut kata waqofa artinya berhenti. Dalam bahasa arab, kata waqofa digunakan untuk mengungkapkan berhenti dari berjalan. Karenanya, secara Bahasa kata waqofa berarti al habsu atau menahan.

Secara istilah, wakaf dapat diterjemahkan dengan: Tahbiisul Ashl wa Tasbiilul Manfa’ah, artinya menahan ashl (barang, tanah, atau sejenisnya) dan mewakafkan manfaat atau hasilnya. Ungkapan Tahbiisul Ashl atau menahan ashal, yang dimaksud ashal adalah apa saja yang dapat diwakafkan, seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil. Sebab, barang yang diwakafkan bisa berupa barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak.

Sedangkan ungkapan Tasbiilul Manfa’ah atau mewakafkan manfaat atau hasilnya, berarti melepaskannya. Lawan kata dari menahan (Tahbiis) adalah melepaskan (ithlaq). Artinya, orang yang berwakaf menahan barang yang yang diwakafkan dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan, dan bersamaan dengan itu hasil dari barang wakaf tersebut atau manfaatnya diberikan kepada pihak yang lain. Misalnya, hasil sewa rumah, hasil dari pohon yang berbuah, pengelolaan lahan, dan sebagainya.

Ahli fikih atau fukaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna wakaf. Setidaknya ada tiga pendapat yang paling popular. Pendapat Imam Abu Hanifah, imam Malik, dan jumhur, yakni Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Berikut keterangannya:

Pertama: Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya.

Artinya, yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karenanya madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang.

Kedua: Imam Malik

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan si pemilik. Artinya, pemilik harta menahan benda tersebut dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda tersebut tetap menjadi milik si wakif.

Perwakafan tersebut berlaku untuk masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Ketiga: Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibn Hanbal

Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah selesai prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran ataupun tidak.

Jika wakif wafat, harta yang wakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaihi (baca, yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, yang mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya kepada mauquf ‘alaihi, maka qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf ‘alaihi.

Karenanya, madzhab Syafi’i mendefenisikan wakaf: “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social).

Menurut penulis pendapat jumhur, Syafi’i dan Ahmad ibn Hanbal lebih kuat dan lebih maslahat. Jika ditinjau dari fikih maslahat, pendapat jumhur lebih menguntung pemberdayaan wakaf karena nadzir diberikan kesempatan yang luas tanpa intervensi wakif dalam mengelola wakaf.

WAKAF DAN MASALAH PERMODALAN

Kemiskinan dan keterbelakangan adalah dua kata yang makin melekat kepada negara-negara muslim. Apalagi Indonesia, pasca krisis moneter 1998, jumlah penduduk miskin di negeri ini kian meningkat. Ini diperparah dengan rendahnya investasi untuk mendongkrak perekonomian negeri ini.

Menurut Mustafa Edwin Nasution, salah satu penyebab kemiskinan –menurut teori ekonomi barat- adalah rendahnya investasi di negara itu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan investasi laju pertumbuhannya. Salah satu solusi yang ditempuh adalah dengan PLN atau pinjaman luar negeri, diharapkan pinjaman tersebut dapat melengkapi investasi dari dalam negeri.

Namun kenyataannya, pinjaman tersebut tidak atau belum juga mampu mengatasi berbagai macam masalah kemiskinan. Ternyata, pinjaman-pinjaman tersebut membuat negeri ini malah menderita beban utang yang sangat besar guna menggerakkan perekonomian. Sampai hari ini, negara ini belum juga memiliki rencana utang; sampai kapan kita berutang? Dan berapa nominal utang yang ditargetkan?

Hari ini, Indonesia telah ‘berhasil’ menjadi salah satu negara pengutang terbesar di dunia. Dan diperkirakan, tingkat utang luar negeri Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan bagi kelangsungan perekonomian negara ini. Parahnya, Indonesia hari ini masuk ke dalam situasi ‘harus’ memperoleh utang guna kelangsungan perekonomiannya. Sampai kapan situasi ini tetap akan dipertahankan?

Saatnya wakaf, sebagai sector volunteer ekonomi Islam digerakkan untuk mengurangi ketergantungan utang guna menggerakkan perekonomian, khususnya sebagai solusi investasi dan permodalan.

Pada masa Shalahuddin Al Ayyubi, semua ia mewakafkan tanah-tanah dan diserahkan pengelolaan kepada yayasan sosial keagamaan (seperti LSM di masa itu). Sebenarnya, sebelum Sholahuddin, dinasti Fathimiyun telah memberlakukan kebijakan demikian, dan hasilnya luar biasa karena dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Yang pertama kali mewakafkan tanah milik negara adalah raja Nuruddin Asy Syahid dengan fatwa dari Ibn Ishrun dan ulama-ulama yang lain. Kemudian langkah Nuruddin diikuti Shalahuddin, ia banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan dan kesejahteraan para ulama.

Pada masa dinasti Mamluk, wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berubah menjadi beraneka ragam dengan inovasi-inovasi mutakhir. Pada masa itu, bukan hanya lahan pertanian saja yang diwakafkan, namun juga gedung perkantoran, penginapan dan bahkan tempat belajar. Bahkan, pada masa itu ada wakaf budak, artinya mewakafkan budak untuk dipakai jasanya. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.

Inovasi wakaf bahkan berkembang, hingga raja Shalih ibn Nashir, membeli desa Bisul, lalu diwakafkan untuk membiayai pengurusan kiswah Ka’bah dan mengganti kain kuburan Rasulullah SAW. Dan kini, salah satu inovasi perwakafan ada pada wakaf tunai yang bertujuan menggalang dana sosial dan dapat didayagunakan dengan pengelolaan yang akuntabilitas pada sektor permodalan.

Wakaf tunai menciptakan peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Asumsinya seperti ini, jika muslim dengan penghasilan 5000.000 berjumlah 2 juta orang dimobilisasi wakaf tunai per bulan sejumlah 50. 000 maka dalam sebulan dana wakaf tunai yang terkumpul adalah 100 Milyar dan dalam setahun 1,2 Trilyun. Jika muslim dengan penghasilan 10 juta berjumlah 1 juta orang dimobilisasi wakaf tunai per bulan sejumlah 100. 000 maka dalam sebulan dana wakaf tunai yang terkumpul adalah 100 Milyar dan dalam setahun 1,2 Trilyun. [mrp]

Sumber: Majalah Tabligh edisi Agustus 2016

banner 468x60
author
Redaktur Pelaksana Majalah Tabligh. Pendiri Komunitas Homeschooling Keluarga Muslim (HSKM) dan Komunitas Ekonomi Islam Indonesia (Koneksi Indonesia)
No Response

Leave a reply "WAKAF TUNAI SOLUSI MASALAH PERMODALAN"