AGAMA SIPIL, SEKULARISME, DAN PANCASILA



Oleh, Muchamad Ridho Hidayat

(Peserta Kaderisasi Seribu Ulama, BAZNAS)

Istilah Civil Religion atau Agama Sipil dipopulerkan oleh seorang Sosiolog Amerika, Robert N. Bellah melalui artikelnya yang berjudul ‘Civil Religion in America’. Menurut Anis Malik, yang meluncurkan istilah ini dan menteorikannya adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf berkebangsaan Perancis. Rousseau membuat teori tentang keyakinan agama sipil yang sederhana (eksistensi tuhan, kehidupan masa depan, pahala dan siksa, dan penolakan intoleransi)

Bentuk dari Agama Sipil ini sangat beragam. Secara teknis, para pemerhati dan peneliti berbeda pendapat dalam rumusannya. Akan tetapi secara umum, istilah ini menunjuk pada fenomena yang mereka sebut “a new kind of national religiousness”. Didalam diskursus ini muncul istilah “American Way of Life (oleh Will Herberg),”Religion of the Republic (oleh Sidney E. Meat), “Public Religion” (oleh Benjamin Franklin), dan sebagainya. Untuk mencakup seluruh istilah tersebut berikut pengertiannya, maka Robert Nisbert mendefiniskan Agama Sipil sebagai “the religious or quasi-religious regard for certain civic values and traditions found recurrently in the history of the political state.” (penghormatan religius atau semi-religius terhadap nilai dan tradisi ketatanegaraan yang ditemukan berulangkali terjadi dalam sejarah negara politik).

Menurut Donald Jones, Agama Sipil mewujud ketika mayoritas penduduk suatu negara atau daerah mendeskripsikan the ultimate reality pada dimensi-dimensi masyarakat politis mereka, seperti nilai-nilai sosial atau pranata pemerintahan; dan ketika mereka meyakini bahwa sumber makna bagi sejarah dan tata sosial mereka adalah sakral; dan ketika keyakinan ini diekspresikan melalui ritual-ritual kerakyatan, mitos, simbol, dan sejumlah keyakinan yang disakralkan.

Adanya kontroversi dan perbedaan pendapat seputar hakikat Agama Sipil, menurut Anis Malik menggambarkan dengan jelas betapa kompleksnya fenomena agama sipil ini, sekaligus menegaskan secara meyakinkan bahwa fenomena ini memang benar-benar ada. Bellah dalam artikelnya mengatakan: “Sementara sebagian orang berargumen, bahwa Kristen adalah agama nasional, dan yang lain (berargumen), bahwa gereja dan sinagog hanyalah meramaikan agama yang digeneralisasi (kedalam) “Pandangan Hidup Amerika),” sedikit sekali orang yang merasakan bahwa secara aktual bersama gereja ada pula agama sipil – yang cukup jelas perbedaannya – yang terejawantah dan terlembagakan dengan baik di Amerika.” [Lihat, Bellah, Robert N. Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditonal World , hlm. 168, seperti dikutip oleh Anis Malik: hlm. 152]

Dalam artikel tersebut Bellah mengukuhkan keberadaan Agama Sipil di Amerika. Jika pengertian “a new kind of national religiousness” dapat diterima, maka akan dengan mudah menemukan genealogi dan titik tolak munculnya agama ini, yakni paham pluralisme agama dan politik. Tumbuh dan berkembangnya pluralisme agama dalam aspek politik mendapat momentum ketika merebaknya revolusi sosial dan konflik yang memunculkan krisis religious disorientation. Sementara itu, disaat yang bersamaan agama-agama yang ada tidak mampu memainkan perannya dalam kontestasi persatuan bangsa dan perjuangan rakyat. Akhirnya, revolusi politik merumuskan dasar-dasar kehidupan yang baru berupa nasionalisme (nation-state). Setelah itu, kehidupan masyarakat diatur sepenuhnya oleh sistem dan pranata yang lahir dari ideologi politik, lengkap dengan segala atribut, simbol-simbol sakral, ritual upacara dan teks suci yang menjadi acuan hukum. Orang-orang yang mengalami religious disorientation akan dengan mudah berpaling kepada agama baru ini. Kemudian mereka akan membuang sedikit-sedikit (atau sekaligus) agama lama mereka. Hal itu, karena tradisi dan keyakinan lama mereka dianggap telah out of date atau usang serta mampun menyulut perpecahan (tidak mampu mempersatukan masyarakat).

Berdasarkan pemaparan diatas, Ernest Gellner berkesimpulan bahwa civil religion merupakan saingan agama-agama tradisional dan menggantikan kedudukannya. Oleh karena itu,  pluralisme politik seperti ini disebut juga sebagai “a normative doctrine”, karena ia telah menjadi referensi utama bagi semua perilaku manusia, dan strandar atau ukuran baik dan buruk, benar dan salah, haq dan batil, boleh dan dilarang, dan nilai-nilai lainnya.

Sekularisme dan Pancasila

Agama sipil yang sinkretik semacam ini agaknya lebih diterima di negara yang menggunakan sistem demokrasi hasil impor dari Amerika. Paling tidak, inilah yang ada di Indonesia. Adanya indikasi kuat marjinalisasi agama-agama tradisional secara masif dan sistemik dari pentas politik adalah wujud dari upaya menggantikan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat dengan Agama Sipil yang diadopsi oleh negara. Dalam hal ini, Pancasila pernah diusung oleh para penganjur pluralisme dan humanisme-sekular sebagai agama sipil di Indonesia. Melalui lembaga BP – 7, pancasila pernah di-ideologisasi, glorifikasi dan didakwahkan sebagai ‘the ultimate concern’. Secara singkat dapat disebutkan bahwa agama sipil di Indonesia ini sangat mirip dengan agama sipil di Amerika. Perdebatan (atau lebih tepatnya penyelewengan) mengenai sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kasus ideologisasi Pancasila merupakan fenomena perkembangan agama sipil di Indonesia. Nurcholish Madjid dalam salahsatu artikelnya pernah menyatakan bahwa Pancasila adalah kalimah sawa yang harus didakwahkan.

Anis Malik Thoha menyimpulkan bahwa agama lokal (mayoritas yang dominan) merupakan unsur utama dalam komposisi agama sipil. Oleh karena itu warna dan aroma Islam dalam agama sipil di Indonesia akan tampak dominan, persis seperti dominannya warna dan aroma Protestan dalam agama sipil Amerika. Agama sipil yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat hanyalah satu contoh soal. Agama model ini dapat lahir dan berkembang di belahan dunia mana pun yang mengadopsi demokrasi. Bentuk variasi agama sipil memang berbeda-beda, tapi hakikat dan esensinya tetap sama, khususnya dalam menuhankan (apoteosisasi) kehidupan politik kebangsaan dan menganggapnya di atas segala-galanya.

Jika kita membahas demokratisasi sebagai upaya penyebaran paham pluralisme agama dan secara khusus Agama Sipil, tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kedua hal tersebut persoalan sekularisme. Sebab, demokrasi merupakan wujud sistem politik akibat dari sekularisme. Demikian juga, sekularisme sangat terkait erat dengan pluralisme agama. Sekularisme menuntut dimarjinalkannya agama tradisional dalam ruang publik. Pada saat yang bersamaan diciptakanlah ideologi politik untuk mengatur kehidupan publik.

Pada masyarakat yang menganut sekularisme, panduan hidup dan pengaturan sosial disusun tidak berdasarkan wahyu atau agama. Bahkan agama tidak dianggap relevan dan layak untuk mengatur permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif yang ditawarkan oleh Bellah tadi, masyarakat sekuler otomatis akan melahirkan agama baru; agama sipil.

Kedudukan Pancasila

Pancasila sering kali digunakan oleh kaum sekuler untuk menyudutkan upaya penerapan syariat Islam di negeri ini. Tidak jarang bahkan Pancasila dihadap-hadapkan dengan agama Islam. Padahal Pancasila yang disaktikan secara dramatis, sangat berpotensi untuk menjadi cikal bakal tumbuhnya agama sipil. Konstitusi yang berdiri diatasnya bisa menjadi kitab suci tandingan jika diposisikan lebih tinggi dari wahyu ilahi. Kalimat “ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat suci” yang sempat menyebarluas di negeri ini adalah sinyalemen glorifikasi terhadap ideologi politik nasional. Setelah itu, ditambah lagi ada sebagian kalangan yang menyerukan “NKRI harga mati” yang sudah final. Seruan semacam ini perlu dikoreksi dan diluruskan. Pancasila sebagai sebuah konsensus bangsa dan kontrak sosial, bukan sebuah sumber nilai yang memiliki ajaran dan aturan tersendiri. Falsafah ketuhanan sebagai dasar Pancasila mewajibkan masyarakat yang berkonsensus untuk merujuk kepada agama dan tuhan dalam menilai sesuatu. Secara sosiologis, ketika sebuah perjanjian diikrarkan dan sebuah konsensus disepakati, maka bentuk dan wujud kesepakatan tersebut bukan berarti statis.

Tafsir Pancasila yang sekuler sesungguhnya hanya akan membawa masyarakat ke arah kebingungan dan paham relativisme nilai. Konstitusi yang berdiri di atas Pancasila juga akan menjadi absurd dan penuh kontradiksi jika sumber rujukannya diambil dari hasil oplosan nilai-nilai kedaerahan atau percampuran agama. Memosisikan Pancasila sebagai “piagam sekuler” juga merupakan pandangan yang ahistoris. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang telah bersepakat dan mengikat perjanjian satu sama lainnya perlu menyadari bahwa Pancasila haruslah diisi dengan ruh “ketuhanan yang Maha Esa”. Sebab jika tidak, itu sama saja mengkhianati para founding father negeri ini yang telah mengucapkan kalimat syukur, “atas berkat rahmat Allah”. Wallahu a’lam. [mrh]

*) Sumber: Majalah Tabligh edisi Agustus 2016

banner 468x60
author
Redaktur Pelaksana Majalah Tabligh. Pendiri Komunitas Homeschooling Keluarga Muslim (HSKM) dan Komunitas Ekonomi Islam Indonesia (Koneksi Indonesia)
No Response

Leave a reply "AGAMA SIPIL, SEKULARISME, DAN PANCASILA"